Political Turbulence Rocks Japan

Scene politik Jepang telah didominasi oleh Partai Liberal Demokrat (LDP) sejak 1955. Namun pada tahun 2009 tren ini berbalik arah. LDP yang semula mampu mempertahankan status quo, harus merelakan posisinya diambil alih oleh partai oposisi, yakni Partai Demokratik Jepang (DPJ). Masyarakat Jepang mulai menilik gerakan politik berseberangan yng menjanjikan angin perubahan.

Pada hakikatnya, Jepang adalah sebuah negara modern berasas demokrasi. Tampuk kekuasaan yang hanya dikuasai oleh satu partai (LDP) sebenarnya merupakan hal yang tidak biasa. Secara sosial dan ekonomi Jepang di tahun 1955 adalah negara yang sangat berbeda kondisinya dibandingkan dengan Jepang di masa kini. Sehingga ketika krisis finansial dunia pada tahun 2009 turut melanda Jepang ā€“ sebagai konsekuensi langsung dari hubungan dekatnya dengan AS ā€“ masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kapabilitas LDP dalam memimpin Jepang.

LDP sesungguhnya bukanlah partai yang bertumpu pada ideologi liberal, meski memboyong kata tersebut sebagai nama partainya. Kebijakan-kebijakannya sering kali bersifat pragmatis, bertumpu pada beberapa pilar utama: pertumbuhan ekonomi, kemakmuran rakyat, dan hubungan bilateral yang khusus dan dekat dengan AS. Hal yang menjadi setback bagi LDP adalah faksionalisme yang terjadi dalam tubuh internal partainya. Anggota partai terpecah dalam kelompok-kelompok berbasis figur, bukan ideologi, yang pada akhirnya membuat distribusi posisi strategis di pemerintahan dipengaruhi oleh faktor garis keturunan (family dynasty).

Ketika DPJ berhasil merebut tampuk kepemimpinan dari LDP, mereka digadang-gadang mampu membawa perubahan baru. Namun pada kenyatannya, harapan tersebut tidak kunjung tercapai. Realitanya Jepang dilanda krisis politik yang semakin parah, ditandai dengan berubah-ubahnya figur yang memegang pos jabatan politik terpenting: Perdana Menteri. PM Yoshihiko Noda bahkan dituntut untuk segera menggelar pemilihan umum dini. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah DPJ terjebak kedalam kesalahan yang sama yaitu faksionalisme. Hal ini sebenarnya diakibatkan oleh banyaknya mantan anggota LDP yang beralih posisi politik menjadi bagian dari DPJ sehingga tidak heran faksionalisme kembali terjadi. Di masa awal kampanye sebenarnya DPJ menjanjikan perubahan struktur hubungan antara politisi dan birokrat di level nasional, sehingga mengurangi pengaruh birokrat dalam proses decision & policy making. Namun, sepertinya hal tersebut terbukti terlalu ambisius.

Tiga tahun setelah DPJ memimpin, banyak masyarakat yang masih kecewa, terutama mereka yang memilih DPJ karena mengharapkan perubahan radikal dari era LDP. Namun, kekecewaan mereka tersebut tidak berubah menjadi dukungan terhadap LDP.

Menurut saya, solusi logis dari stagnansi perubahan dalam struktur pemerintahan Jepang ini adalah terbukanya ruang baru bagi pergerakan politik yang lebih progresif dan kritis terhadap isu-isu yang sedang panas di Jepang saat ini, salah satunya berkaitan dengan lingkungan dan energi terbarukan (selain nuklir tentunya). Pergerakan-pergerakan semacam ini sebenarnya telah lama beredar di level akar rumput dan provinsial, namun potensi mereka untuk berekspansi ke level nasional demikian besar saat ini. Pergerakan Nihon Ishin No Kai (Japan Restoration Party) yang dipionirkan oleh Walikota Osaka diprediksikan mampu untuk mengisi kekosongan posisi ideologis dalam scene politik Jepang saat ini.

Annabella Agronesia (09/280371/SP/23190)
Sumber: wrd.mydigitalfc.com/op-ed/political-turbulence-rocks-japan-268

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s