Cabinet Panel wants Japan to End Nuclear Power Use

Gempa dan Tsunami yang terjadi di Tohoku, Jepang  11 Maret 2011 lalu telah melantakkan infrastruktur kota dan pemukiman padat penduduk. Bencana ini juga menyebabkan kebocoran Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima.  Tragedi ini pun diklaim sebagai bencana nuklir terburuk setelah bencana nuklir Chernobyl di era 1980an. Proses evakuasi warga dan pemulihan ekosistem lingkungan yang telah terkontaminasi zat radioaktif menjadi agenda wajib yang harus segera ditangani saat itu.

Tantangan bagi Jepang pasca kebocoran PLTN Fukushima tak berhenti sampai disitu. Dilema mengenai ancaman ketersediaan sumber daya energi pun mencuat ke permukaan. Ketergantungan Jepang terhadap energi nuklir yang cukup tinggi (hampir satu per tiga kebutuhan energi nasional) menjadi fakta yang harus dipertimbangkan. Namun langkah yang muncul dari pemerintah lewat sebuah panel kabinet cukup kontradiktif. Sesuai dengan permintaan rakyat, mereka menyerukan peninjauan kembali kebijakan energi Jepang yang mengerucut pada pengurangan konsumsi energi nuklir secara bertahap. Penggunaan bahan bakar minyak dan energi terbarukan juga masuk dalam proposal kebijakan tersebut. Salah satu pilar utama dari strategi baru yang ingin dicapai pemerintah ialah terbentuknya masyarakat yang tidak bergantung pada energi nuklir sesegera mungkin.

Persetujuan dari seluruh kabinet diharapkan akan segera tercapai terkait proposal ini. Tekanan dari pihak oposisi dan kepentingan bisnis yang kuat dari luar pun tidak menjadi halangan bagi panel kabinet yang pro untuk melancarkan proposal kebijakan ini. Namun apakah terobosan pengurangan energi nuklir ini akan menjadi solusi yang tepat bagi Jepang?. Menurut penulis, konsep proposal tersebut sangat tepat diaplikasikan untuk jangka waktu panjang, dimana Jepang telah memiliki pondasi yang kuat untuk melakukan riset dan konservasi terhadap energi terbarukan. Namun jika hanya berpijak pada penerapan kebijakan populis yang pro-rakyat, proposal ini tak tepat sasaran.

Kurangnya pasokan energi dari PLTN diawal-awal penerapan kebijakan diatas pasti akan diimbangi oleh melonjaknya ekspor minyak dan gas. Neraca perdagangan jepang terancam berayun ke defisit jika keadaan ini terus berlangsung. Tantangan selanjutnya ialah alokasi dana yang dipindah dari pembangunan kembali Reaktor Nuklir ke pembangunan dan penerapan energi terbarukan. Dana yang dibutuhkan tentu cukup besar, padahal Jepang sangat membutuhkannya untuk me-restart perekonomian Jepang dan pembangunan kembali wilayah yang terkena gempa dan tsunami.

Fakta penghambat lainnya ialah temuan para ahli energi mengenai kemampuan Jepang memaksimalkan energi angin dan tenaga surya. Negara-negara Eropa dianggap lebih bisa menerapkan “energi hijau” karena keuntungan faktor geografis. Sedangkan Jepang yang berbentuk negara kepulauan memiliki peluang lebih sedikit untuk memaksimalkan energi terbarukan tersebut. Alangkah baiknya jika rencana kebijakan yang samar tersebut ditunda atau dikaji ulang agar tidak mengganggu perekonomian Jepang dalam waktu dekat.

Dhatu Wicaksono (09/280856/SP/23268)

http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20120914/as-japan-nuclear/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s