Mengenal dan Memahami Sistem Politik Dan Sistem Pemerintahan Jepang Fidel M.P. Simanjuntak (10/300031/SP/24243)

Membicarakan sistem politik suatu negara, berarti membicarakan interaksi aktif yang erat, selaras, saling mengisi, saling memberi pengertian, antara komponen supra struktur politik, sehingga terdapat suasana kehidupan kenegaraan yang harmonis dalam menentukan kebijakan umum dan menetapkan keputusan politik. Dalam hal ini, masyarakat yang tercermin dalam komponen –komponen infra struktur politik berfungsi sebagai masukan (input) yang berwujud pernyataan kehendak dan tuntutan masyarakat (social demand); sedangkan supra struktur politik (pemerintah dalam arti luas) berfungsi sebagai output dalam hal menentukan kebijakan umum (public policy) yang berwujud keputusan-keputusan politik(political decision). Suasana kehidupan politik tersebut dapat dilihat dalam UUD/Konstitusi masing-masing negara (bila negara itu mempunyai UUD/Konstitusi).

Jepang (sebagai salah satu negara demokrasi) mempunyai struktur ketatanegaraan sebagaimana tersebut di muka, yang meliputi supra struktur politik dan infra struktur politik. Hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi 1947. Supra struktur politik, meliputi lembaga-lembaga kenegaraan atau Lembaga-lembaga Neagra atau alat –alat Perlengkap Negara. Dengan demikian, supra struktur politik Negara Jepang menurut Konstitusi 1947, meliputi :
• Lembaga Legislatif (legislature), yaitu National Diet (Parlemen Nasional)
• Lembaga Eksekutif (Executive), yaitu Cabinet (Dewan Menteri), yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
• Lembaga Judisiil (Judiciary), yaitu Supreme Court (Mahkamah Agung).
Sedangkan Infra struktur politik meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga –lembaga kemasyarakatan, yang dalam aktivitasnya mempengaruhi (baik secara langsung maupun tidak langsung) lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masig.

Dalam konstitusi Jepang yang terbaru, yaitu konstitusi 1947 memiliki tiga prinsip pokok adalah:
1. Kedaulatan rakyar dan Peranan Kaisar sebagai simbol (popular souvereignity and the simbolic role of the emperor.
2. Suka perdamaian (pacifism),
3. Menghormati hak asasi manusia (respect for fundamental human rights).

Jepang sebagai suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi, tidak dapat meniadakan hidup dan berkembangnya partai politik, dengan kata lain adanya partai politik merupakan salah satu ciri bahwa Jepang merupakan negara demokrasi. Sampai saat ini, Jepang menganut sistem politik multi party (banyak partai), yaitu ada enam (6) partai besar :
1. Liberal Democratic Partay (jiyu Minshuto or Jiminto), yang banyak didukung oleh birokrat, pengusaha, dan petani.
2. The Japan Socialist Party (nippon S Hakaito), yang didukung oleh buruh(sayap kiri).
3. The Komneito (Clean Goverment Party), yang didukung para penganut agama Budha.
4. The Democatic Socialist Party (Minshato), yang didukung oleh buruh (sayap kanan).
5. The Japan Communist Party (Nihon Kyosanto), yang didukung oleh komunis.
The United Social Democratic Party (Shakai Minshu Rengo of Shminren), merupakan partai termuda dan terkecil di Jepang, merupakan sempalan JSP (sosialis sayap kanan).

Sumber: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=politik%20pemerintahan%20jepang&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDMQFjAC&url=http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Jurnal/196004161986011002MENGENAI%2520SISTEM%2520POLITIK%2520DAN%2520SISTEM%2520PEMERINTAHAN%2520JEPANG.doc&ei=MMV6UNrJNs7NrQf3tICgDw&usg=AFQjCNEKCwCQg88o4xsPv84LZmqHh0FRWQ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s