Pajak dan Pertimbangan Noda

Rencana PM Yoshiko Noda, untuk menaikkan pajak penjualan hingga dua kali lipat (dari 5 % hingga 10 % di tahun 2015) akhirnya disetujui oleh parlemen pada bulan Agustus 2012 dengan syarat penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih awal sebagai upaya kesepakatan dengan pihak oposisi. Walaupun kebijakan tersebut jelas akan merugikan secara politis terhadap dirinya dan partai yang menaunginya, Democratic Party Of Japan (DPJ), Noda menilai inilah langkah yang tepat untuk menanggulangi krisis negaranya. Hutang Jepang menjadi yang tertinggi di antara negara-negara indutri lainnya. Belum lagi, tambahan pengeluaran jaminan sosial hingga 13 milyar US$ setiap tahunnya, mendesak Noda untuk segera menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam negerinya tersebut.

Bagi penulis, kasus  menarik untuk dikaji dalam menggunakan ‘tiga paradoks demokrasi’ Larry Diamond. Dalam kasus tersebut, paradoks yang tepat adalah mengenai efektivitas dan konsensus. Memang, corak utama dalam setiap pemerintahan demokrasi adalah pelibatan yang lebih luas (melalui konsensus) masyarakat sipil dalam pembuatan sebuah kebijakan. Tapi, sebagaimana Diamond menyebutkan, akan ada dilema ketika kebijakan itu terkait dengan efektivitas kinerja pemerintah. Bisa jadi, sebuah kebijakan yang efektif untuk mengatasi sebuah masalah tertentu, misalnya, tidak sejalan dengan opini publik yang berkembang (dengan demikian, tidak mendapatkan sebuah kesepakatan). Di sisi lain, sebuah rezim dapat membuat kebijakan populis yang pada kasus tertentu justru membahayakan dalam efek jangka panjang kinerja pemerintahan tersebut.

Paradoks tersebut (i.e, efektivitas vs konsensus) sangat kentara dalam kasus ini. Di Jepang, popularitas sebuah rezim adalah parameter yang nyata  untuk mengukur sejauh mana dukungan publik. Popularitas Noda yang menurun, apalagi setelah kebijakan ini, menunjukkan bahwa publik tidak menyetujui program penaikan pajak. Dalam hal ini, Noda memilih mengutamakan segi efektivitas untuk menanggulangi krisis ekonomi yang sedang terjadi di Jepang. Walaupun kemudian dia harus melakukan sebuah transaksi politik terhadap oposisi yang cukup merugikan dirinya dan partainya (i.e, dengan menjanjikan pemilu yang diadakan lebih awal).
—————————————————————————————————————————————–

Adapun kajian lain yang menarik untuk dikaji menurut penulis adalah apakah Noda adalah seorang idealis, menganggap penaikan pajak adalah langkah yang benar  untuk menanggulangi krisis ekonomi dengan yang jelas tidak menguntungkan bagi dirinya? Atau justru penaikan pajak merupakan pilihan yang paling rasional bagi dirinya demi karier politiknya dan melihat opportunity cost yang bisa saja tidak lebih besar daripada tetap mengutamakan kebijakan populis? Hal ini tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut. Yang jelas, kasus dalam negeri Jepang yang diangkat dalam tulisan ini seperti membenarkan pemeo ‘what good for economics is bad for politics’.

Dominicus Suseno

10/299750/SP/24207

_____________________________________________________________________________________

Sumber Utama

Hiroko Tabuchi, ‘Japan Sales Tax Increase Passed, on Pledge of Early Election’, The New York Times (online)        . 10 Agustus 2012, << http://www.nytimes.com/2012/08/11/world/asia/japan-parliament-passes-sales-tax-increase.html?_r=1>> Diakses 12 Oktober 2012

Larry J Diamond, “Three Paradoxes of Democracy,” Journal of Democracy, Vol. l, no. 3, Summer 1991, hal 48-60.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s