Japan Introduces Piracy Penalties for Illegal Downloads

Pembajakan merupakan suatu fenomena di dunia internasional yang sangat susah untuk dikendalikan. Beberapa negara telah menerapkan hukum anti-piracy atau anti pembajakan termasuk Jepang. Sebetulnya hukum anti pembajakan ini sudah ada sejak tahun 2010, tetapi tidak ada konsekuensi nyata kepada para downloaders illegal ini. Menurut data dari pemerintah Jepang, terdapat 4,36 milyar musik dan video unduhan bajakan yang illegal yang terjadi pada tahun 2010. Berbanding jauh dengan musik dan video yang dibeli secara legal dari internet hanya sebesar 440 juta. Angka ini terus berkembang hingga sekarang ini. Oleh karena itu, hukuman yang dikenakan kepada orang yang mendownload musik dan video secara illegal dari internet juga tidak main-main, yaitu dikenakan hukuman 2 tahun penjara atau denda 2 juta yen yaitu sekitar Rp 200 juta, serta 10 tahun penjara serta denda sebesar 10 juta yen bagi yang mengunggah file bajakan ke internet.

Negara yang menjadi pasar musik terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat ini, menyatakan bahwa hukuman akan tetap dikenakan walaupun seseorang hanya mendownload satu lagu atau video bajakan pun secara gratis. Kebijakan pemerintah dalam negeri Jepang ini berlaku sejak Juni 2012. Tetapi dalam penerapannya tidak menuai tanggapan positif dari masyarakatnya. Terdapat juga demonstrasi dari para aktifis yang berasal dari kelompok hacker dan masyarakat lainnya di Tokyo pada bulan berikutnya semenjak kebijakan itu diterapkan. Bahkan para aktifis meng-hack situs-situs resmi dari menteri keuangan, mahkamah agung, DPJ, LDP (Liberal Democratic Party) dan Japan Society for Rights of Author, Composers, and Publisher.

The Japan Federation of Bar Associations berpendapat bahwa tindakan ini merupakan hal yang sepele, tidak sepantasnya hanya perkara unduhan ini seseorang menjadi tersandung kasus kriminalitas, dan hanya merupakan kasus sipil semata. Tetapi pemerintah tidak menanggapi pernyataan yang diberikan tersebut dan terus menjalankan kebijakan yang sudah disepakati ini. Kebijakan ini disahkan karena adanya himbauan anti-piracy dari dunia internasional untuk dipatuhi secara riil dan juga desakan dari internal Jepang sendiri, yaitu dari Recording Industry Association of Japan yang mengatakan bahwa kasus penerapan kebijakan ini pada tahun 2010 tidak bisa memberantas unduhan illegal. Karena desakan-desakan itu pemerintahan Jepang berusaha untuk mendapatkan pencitraan sebagai negara yang berhasil bebas dari pembajakan. Dengan kebijakan penerapan hukum ini pula Jepang akan menarik banyak investasi-investasi dan tentunya juga untuk meningkatkan pemasukan negara yang diperoleh melalui pajak-pajak dari usaha dunia musik, game dan yang lain.

Debrina Larasati – 11/311666/SP/24414

Sumber :
‘Japan Introduces Piracy Penalties for Illegal Downloads’, BBC News (online), 30 September 2012, http://www.bbc.co.uk/news/technology-19767970, diakses 17 Oktober 2012

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s