Pemerintah Okinawa Mendesak Pemerintah Pusat Jepang untuk Merevisi U.S.-Japan Status of Forces Agreement

Melisa Rachmania (11/311995/SP/24472)

            Pada hari Jumat, 16 November 2012, Pemerintah Perfektur Okinawa kembali melayangkan protes kepada pemerintah pusat Jepang dan Amerika Serikat terkait dengan serangkaian kejahatan dan insiden yang melibatkan anggota militer AS dan menyerukan pentingnya tindakan yang lebih tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah Okinawa mempertanyakan mengapa pemerintah pusat terkesan tidak memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, padahal kasus serupa sudah terjadi berulang kali.

            Kepolisian Perfektur Okinawa menahan seorang personel Angkatan Laut AS (21 tahun) pada 18 Agustus terkait dengan dugaan penyerangan terhadap seorang wanita Jepang di Naha.[1] Pada 16 Oktober, polisi kembali menahan dua personil Angkatan Laut AS yang diduga melakukan pemerkosaan dan kekerasan terhadap seorang wanita Jepang.[2] Terkait kasus ini, pangkalan militer AS di Jepang mulai memberlakukan jam malam (pukul 23.00 malam – 05.00 pagi) kepada seluruh personelnya. Namun pemberlakuan jam malam ternyata belum mampu membuat masyarakat Okinawa bernafas lega, karena pihak kepolisian kembali menahan seorang personel militer AS, setelah menerima panggilan darurat dari sebuah bar di Yomitan, distrik Furegen, pada tanggal 2 November sekitar pukul 01.00 dini hari. Personel tersebut menyebabkan keributan di bar, kemudian menerobos masuk ke sebuah apartemen di lantai 3 dalam gedung yang sama dengan lokasi bar dan memukul seorang pelajar SMP berusia 13 tahun yang sedang tertidur.[3] Yang terbaru, polisi menahan Letnan Tomas Chanquet pada 18 November karena menerobos ke dalam sebuah apartemen milik karyawan restoran ‘without any legitimate reason’.[4]Pada saat ditahan, seluruh personel militer AS yang terlibat dalam kasus-kasus diatas berada dalam keadaan mabuk berat.

Serangkaian kasus kejahatan ini memicu kemarahan dan protes massa, dan memperkuat gerakan anti-AS yang telah lama berkembang di Okinawa, terlebih lagi setelah pihak kepolisian memutuskan untuk tidak menahan personel yang terlibat pemukulan pelajar SMP. Personel tersebut mengaku telah membuat keributan di bar, tetapi ia tidak ingat akan kejadian selanjutnya ketika melakukan pemukulan karena pada saat itu sudah terlalu mabuk. Polisi akhirnya memutuskan untuk membebaskannya selama ia mau bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam proses investigasi kasus tersebut. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tindakan personel tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan keji, dan statusnya sebagai personel militer AS ‘on duty’juga membuat kepolisian tidak dapat memproses kasus tersebut karena Jepang tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukannya, sesuai dengan apa yang tercantum dalam U.S. – Japan Status of Forces Agreement.[5]

Kehadiran pangkalan militer AS di Okinawa selalu menjadi ganjalan dalam hubungan pemerintah perfektur dengan pemerintah pusat. Sebelumnya pemerintah pusat dan pemerintah Okinawa memiliki pendapat yang berbeda mengenai relokasi U.S. Marine Corps Air Station di Futenma. Gubernur Okinawa, Hirokazu Nakaima, menuntut Menteri Pertahanan Jepang, Satoshi Minamoto, untuk memaksa militer AS bekerja sama dengan kepolisian Jepang dalam proses investigasi kasus dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Ia menyatakan bahwa kasus-kasus tersebut merupakan perbuatan yang ‘gila’. Banyak pelanggaran HAM terjadi sejak penempatan pangkalan militer AS di Okinawa dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagian besar tidak dapat diproses karena terganjal dengan status ‘on duty’ dari personel-personel AS.

Sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh Japan Peace Committee mengungkapkan bahwa tingkat dakwaan atas kejahatan yang dilakukan oleh personel militer AS dan keluarganya di Okinawa mencapai 16,2 % pada tahun 2010. Dari kasus-kasus tersebut, 57 personel dibebaskan dari tuntutan tabrak lari dan 64 personel dibebaskan dari tuntutan atas pelanggaran peraturan lalu lintas.[6] Data tersebut membuktikan bahwa terdapat ketimpangan dalam pembagian otoritas kepada pemerintah Jepang dalam Status of Force Agreement dan menekankan urgensi dari perevisian perjanjian tersebut. Selama ini, pemerintah pusat hanya dapat meminta militer AS untuk lebih memperhatikan dan mendidik perilaku personel-personelnya, dan telah disanggupi oleh pihak AS (misal dengan penerapan jam malam tadi).

Namun kasus serupa kembali terjadi, sehingga walikota-walikota Perfektur Okinawa mengadakan pertemuan dan sepakat bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri dan menuntaskan kasus-kasus tersebut hingga ke akarnya adalah dengan menghilangkan pangkalan militer AS itu sendiri dari Okinawa.[7] Hal utama yang perlu diperjuangkan dalam kasus-kasus tersebut adalah penegakan HAM, sehingga pemerintah Okinawa juga menuntut pemberian ganti rugi dan permintaan maaf secara resmi dari personel-personel AS yang terlibat dalam kasus kepada korban. Pemerintah perfektur Okinawa hingga saat ini secara aktif terus melakukan perundingan dengan pemerintah pusat Jepang – bahkan dengan perwakilan diplomatik AS di Jepang – terkait usulan tersebut, atau paling tidak merevisi isi Status of Force Agreement dengan mengajukan resolusi yang diadopsi dari usulan-usulan dan tuntutan masyarakat Okinawa.


[1] Anonim, ‘Citizen Groups Protests Assault by U.S. Marine’, Ryukyu Shimpo (online), 21 Agustus 2012, <http://english.ryukyushimpo.jp/2012/09/03/7836/&gt;, diakses 18 November 2012

[2] Ryukyu Shimpo, ‘Two U.S. Sailors arrested on Suspicion of Assaulting Woman’, Ryukyu Shimpo (online), 17 Oktober 2012, <http://english.ryukyushimpo.jp/2012/10/18/8336/&gt;, diakses 18 November 2012

[3] Ryukyu Shimpo, ‘Member of U.S. Military Involved in a Home Invasion and Assault of a Junior High School Student’, Ryukyu Shimpo (online), 3 November 2012, <http://english.ryukyushimpo.jp/2012/11/05/8479/&gt;, diakses 18 November 2012

[4] Anonim, ‘U.S. Marine Arrested for Trespassing in Okinawa’, Japan Today (online), 18 November 2012, diakses 18 November 2012

[5] Ryukyu Shimpo, ‘Okinawan Police will not arrest the U.S. Serviceman who Trespassed and Assaulted a Teenage Boy in Yomitan’, Ryukyu Shimpo (online), 6 November 2012, <http://english.ryukyushimpo.jp/2012/11/14/8561/&gt;, diakses 18 November 2012

[6] Ryukyu Shimpo, ‘Low Indictment Rate for Crimes Involving U.S. Military Personnel in Okinawa’, Ryukyu Shimpo (online), 13 Agustus 2011, <http://english.ryukyushimpo.jp/2011/08/24/2472/&gt;, diakses 18 November 2012

[7] Ryukyu Shimpo, ‘Two U.S. Sailors Accussed of Rape. Heads of Okinawa Municipalities Voice their Indignation: “The Only Way to Resolve This Problem is to Remove The Bases”’, Ryukyu Shimpo (online), 19 Oktober 2012, <http://english.ryukyushimpo.jp/2012/10/26/8384/&gt;, diakses 18 November 2012

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s