Larangan Penggunaan Internet dalam Kampanye di Jepang

Meskipun tergolong sebagai Negara yang memiliki tingkat teknologi yang tinggi serta masyarakat yang peka terhadap penggunaan internet namun, Jepang memiliki sebuah regulasi yang cukup berbeda dengan negara-negara lain di dunia selama masa kampanye pemilihan umumnya terkait penggunaan internet.

Berbeda dengan Amerika Serikat ataupun negara kita Indonesia yang menggunakan internet sebagai sebuah sarana yang efektif untuk melakukan kampanye selama masa pemilihan umum, namun rupanya di Jepang hal ini tidak berlaku. Para kandidat serta pendukung kandidat di Jepang dilarang untuk menggunakan internet sebagai sebuah alat atau sarana untuk berkampanye. Peraturan ini telah diataur dalam The Public Offices Election Law yang diterapkan sejak tahun 1950. Meskipun dalam peraturan tersebut tidak dinyatakan secara tegas larangan penggunaan internet dan kampanye secara online, namun pemerintah Jepang menginterpretasikan “dokumen dan gambar” dilarang mencakup gambar dan teks online. Dalam peraturan ini dinterpretasikan sebagai larangan penggunaan internet untuk kampanye karena media ini dianggap sama dengan menggunakan selebaran dan poster, yang tunduk pada peraturan yang ketat.Sebenarnya, anggota parlemen serta pejabat sudah pernah mengusulkan untuk merevisi peraturan ini, namun sayangnya isu untuk merevisi peraturan ini masih diangap sebagai isu dengan prioritas yang rendah.

Larangan berpolitik secara online ini diterapkan bagi seluruh kandidat serta pendukungnya meliputi larangan penggunaan Twitter, Facebook, website, bahkan email selama masa kampanye. Masa kampanye di Jepang telah berlangsung sejak 4 desember kemarin hingga 16 desember nanti hingga pemilihan umum dilangsungkan. Selama ini, Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa surat kabar, majalah dan penyiaran memiliki kebebasan untuk melaporkan dan editorial tentang pemilu.

Isu ini mencuat setelah Toru Hashimoto yang merupakan pendiri dari Japan Restoration Party mengungkapkan akan tetap menggunakan Twitter selama masa kampanye pemilihan umum ini meskipun adanya larangan penggunaan internet untuk tujuan kampanye. Toru Hashimoto mengungkapkan bahwa dia bukanlah seorang kandidat dalam pemilihan umum, sehingga dia memiliki hak untuk tetap aktif menggunakan twitter selama masa kampanye ini. Namun dengan pernyataan dari Toru Hashimoto ini menjadikan isu untuk merevisi undang-undang tentang larangan berkampanye menggunakan internet ini kembali dipertimbangkan.

Nurul Aulia (11/312555/SP/24572)

Sumber

1.      Kyodo, “Noncandidate Hashimoto will keep using Twitter during campaign despite Internet ban”,  The Japan Times (online), 1 Desember 2012,  http://www.japantimes.co.jp/text/nn20121201b3.htm, diakses pada 5 Desember 2012.

2.              Agence France-Presse, “Japanese mayor tweets during campaign despite official ban”, The Raw Story (Online), 30 November  2012, http://www.rawstory.com/rs/2012/11/30/japanese-mayor-tweets-during-campaign-despite-official-ban/, 5 November 2012.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s