Strategi Kampanye Menuju Pemilu

Eka Wibisana (11/ 317827 /SP/ 24715)

Dalam pemilu House of Representative mendatang, tepatnya tanggal 16 Desember 2012, beberapa sumber memprediksikan Liberal Democratic Party (LDP) akan mengalahkan perolehan kursi Democratic Party of Japan (DPJ). Financial Times menyebutkan 1.504 kandidat telah terdaftar untuk memperebutkan 480 kursi[1]. Kondisi ini memaksa partai partai kecil untuk membentuk koalisi baru demi memperbanyak wakil mereka di parlemen. Semakin kompleks kursi di parlemen, maka akan semakin sulit menciptakan kebulatan suara atas suatu masalah.

Penanggulangan bencana gempa dan kebijakan nuklir menjadi isu yang digunakan para kandidat untuk menarik suara. Baik Yoshihiko Noda (DPJ) maupun Shinzo Abe (LDP) telah mengunjungi Fukushima dan menyatakan tanggapan serta rencananya. Noda menekankan pada revitalisasi Fukushima di pihak lain Abe berjanji memperbaiki kebijakan ekonomi untuk mengatasi deflasi.

Selain itu, Abe juga berjanji akan mengunjungi Presiden Barrack Obama jika dia terpilih menjadi PM[2]. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat hubungan Jepang – AS dan dalam maksud tersembunyi adalah menunjukan kekuatan mereka pada Korea utara terkait uji coba roket dan pada China terkait konflik Laut China Selatan. Di pihak lain DPJ sebagai partai pemenang periode lalu ternyata juga memiliki basis pendukung seperti koenkai. Makiko Tanaka adalah salah satu anggota DPJ yang memegang suara pada perfektur Niigata[3]. Niigata adalah sebuah wilayah yang terisolasi oleh pegunungan. Selama ini suara di perfektur tersebut dikuasai oleh DPJ, dan menjelang pemilu beberapa partai besar dan kecil, seperti Partai Restorasi, mulai berusaha merubah pandangan itu dengan menyisipkan kandidatnya.

Hukum Jepang melarang penggunaan kampanye di tempat publik seperti stasiun, media massa dan media online. Bagi penulis ini merupakan hukum yang unik karena Jepang merupakan negara yang berpusat pada teknologi namun menggunakan jalan kampanye yang lebih tradisional. Lebih dari itu, kampanye macam ini dapat menekan biaya yang dikeluarkan kandidat dan menghindari praktek pembentukan opini publik (framing) apabila kandidat tertentu punya kedekatan dengan pemilik media (contohnya kasus kepemilikan media di Australia).


[1] Michiyo Nakamoto. Japan’s Election Kick Off, 4 Desember 2012, <http://www.ft.com/cms/s/0/ca6c0980-3e09-11e2-91cb-00144feabdc0.html#axzz2EWU2hS6x&gt; diakses 9 Desember 2012

[2] Kyodo. Abe Eyes Quick Visit to U.S. If He Becomes PM, 9 Desember 2012, <http://www.japantimes.co.jp/text/nn20121209a4.html&gt; diakses 9 Desember 2012

[3] Jonathan Soble. Family Ties Trump Card in Japan Elections, 7 Desember 2012, <http://www.ft.com/cms/s/0/c89f939a-4059-11e2-8e04-00144feabdc0.html#axzz2EWU2hS6x&gt; diakses 9 Desember 2012

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s