Kekecewaan Masyarakat terhadap Noda Dorong LDP Bangkit

Triyanto Prabowo

11/320115/SP/24943

Kinerja Pemerintahan Noda tidak mampu memuaskan publik Jepang. Ketidakpuasan publik karena Noda dinilai lamban dalam menangani ekonomi dan krisis perbatasan dengan China. Dua permasalahan yang hangat ini tidak dapat diselesaikan oleh Noda dengan cepat memicu kekecewaan publik. Padahal untuk menghadapi pemilu yang sedianya akan dilaksanakan 16 Desember ini kedua isu tersebut seharusnya menjadi basis pencitraan partai. Akibat dari berlarut –larutnya dua masalah ini sangat menguntungkan LDP (Liberal Democratic Party), yang otomatis merugikan DPJ (Democratic Party of Japan) sebagai partai yang berkuasa sejak 2009. Dengan sigap LDP mengangkat kedua isu terpenting tersebut untuk pencitraan menghadapi pemilu dengan menawarkan solusi – solusi permasalahan terhadap kedua isu tersebut.

Dalam Kampanyenya, Abe calon perdana menteri dari LDP mengatakan bahwa ia kan memberikan stimulus moneter untuk membangkitkan ekonomi Jepang yang stagnan. Selain itu juga akan ada pengembangan pekerjaan umum untuk kembali membuat ekonomi reborn. Dalam janjinya LDP akan melakukan recovery terhadap Industri Jepang untuk  kembali memabngkitkan pertumbuhan ekonomi. Industri terutama manufaktur merupakan penyokong ekonomi Jepang karena komoditas ekspor Jepang yang utama adalah barang Industri. Sehingga LDP berpendapat bahwa kunci peningkatan ekonomi Jepang dan perbaikan ekonomi secara menyeluruh adalah kembali membangkitkan Industri. Dalam perspektif masyarakat, LDP memberi angin segar diantara kemelut ekonomi Jepang yang semakin tidak jelas harus diselesaikan dengan kebijakan model apa oleh pemerintahan Noda.

Krisis Senkakku dengan China juga merupakan faktor penting dalam penurunan kepercayaan publik terhadap Noda dan DPJ. Pemerintahan Noda dinilai berlarut – larut dalam menangani krisis tersebut, serta tidak melakukan komunikasi yang signifikan untuk segera menyelesaikan permasalah krisis Senkakku. Sedangkan di sisi lain, ekonomi Jepang semakin terpuruk karena banyak perusahaan Jepang di China yang mendapat masalah pasca krisis memanas. Pabrik perusahaan Jepang yang dibakar, adanya mogok kerja dan boikot produk oleh masyarakat China sangat memukul ekonomi makro Jepang. Kemudian dari produk eskpor Jepang ke China yang diboikot otomatis membuat neraca pembayaran Jepang tidak stabil. Sehingga perbaikan hubungan politik memang sudah seharusnya dilakukan, namun Noda dengan sikap kehati – hatianya malah dianggap masyarakat Jepang sebagai sikap ketidaktegasannya dalam mengambil posisi pada krisis pebatasan ini.

Krisis perbatasan juga membuat adanya kekahwatiran kedua negara. Masyarakat Jepang menginginkan penyelesaian cepat malasah perbatasan ini karena hal tersebut membuat publik merasa terancam. Apalagi posisi Jepang sebagai negara yang tidak mempunyai militer, sedangkan posisi militer China yang lebih kuat otomatis membuat publik Jepang khawatir. Kemudian adanya unjuk rasa anti – Jepang di China mengancam warga Jepang yang tinggal di China. Hal tersebut membuat publik menekan Noda untuk segera memperjelas alur komunikasi dengan China dan membuat gebrakan penyelesaian krisis di akhir kepemimpinannya. Namun respon dari noda masih belum jelas mengani hal ini. Menjawab dari tuntutan masyarakat, LDP dalam kampanyenya menekankan mengenai pentingnya sikap yang jelas dan tegas dalam penyelesaian krisis Senkakku. Dalam ketegasannya tersebut LDP melalui Abe berjanji akan membuat struktur yang jelas mengenai status Senkakku, melakukan politik halus dan menahan kemarahan publik kedua negara dan melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke China untuk membahas  krisis penyelesaian ini.

Kekecewaan masyarakat Jepang terhadap pemerintahan Noda terbukti dari hasil survey media – media Jepang yang mengatakan bahwa publik Jepang merasa Noda tak sanggup memenuhi ekspektasi masyarakat. Dalam komentar – komentar yang dirilis oleh International press banyak masyarakat yang kecewa dengan kinerja Noda dalam ekonomi dan penyelesaian krisis perbatasan dengan China. Kekecewaan tersebut menaikkan dua isu tersebut menjadi isu penting dalam menyongsong pemilu. Pada akhirnya kinerja Noda memperburuk posisi DPJ dan solusi yang ditawarkan dalam kampanye LDP berhasil mencuri perhatian publik Jepang. Dengan adanya hal tersebut, LDP dengan Abe optimis akan berhasil memenangkan pemilu, baik pemilihan legislatif dan akan diikuti kemenangan pemilihan eksekutif. Optimisme tersebut juga didukung oleh data survey media bahwa LDP akan kembali merajai perpolitikan Jepang pada pemilu 2012 ini.

Referensi dan sumber :

Anonim ,“Japan election: Shinzo Abe and LDP in sweeping win – exit poll”, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20745165 diakses pada 16 Desember 2012

Anonim ,“Main opposition party may win Sunday’s election – surveys”,

http://www.tokyotimes.com/2012/main-opposition-party-may-win-sundays-election-surveys/ diakses pada 16 Desember 2012

Tetsushi Kajimoto,“construction industry likely to be big winner if LDP returns to power”, http://www.japantoday.com/category/politics/view/construction-industry-likely-to-be-big-winner-if-ldp-returns-to-power diakses pada 16 Desember 2012

Anonim, “LDP favored to win lower house election”, http://www.japantoday.com/category/politics/view/jaded-voters-set-to-return-to-what-they-know diakses pada 16 Desember 2012

 Antoni Slodkowski,  “Abe will try to avoid serious clash with China, LDP lawmakers say”,

http://www.japantoday.com/category/politics/view/abe-will-try-to-avoid-serious-clash-with-china-ldp-lawmakers-say diakses pada 16 Desember 2012

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prime Minister Nears Zero-Nuclear Decision

Adi Wira Bhre A.

11/ 317877/ SP/ 24762

Pemerintah Jepang akan segera mengambil langkah penting menuju menghilangkan tenaga nuklir pada tahun 2030, karena tekanan publik naik dan mendekati pemilihan umum, dan dan walaupun dioposisi oleh perusahaan besar.

Perdana Menteri Yoshihiko Noda diperkirakan akan menyerukan pemilihan di bulan-bulan berikutnya dan karena peraturannya tersebut rating Partai Demokrat-nya turun, analis dan politisi berpikir dia akan segera merespon meningkatnya gerakan anti-nuklir dan survei menunjukkan bahwa Jepang ingin meninggalkan energi nuklir .

“menurut Saya skenario pada tahun 2030 menjadi sesuatu yang biasa (dalam pemerintahan),” kata  anggota parlemen DPJ Satoshi Arai, dikutip Reuters. “Saya pikir itu adalah (karena) pemilu.”

“Sebagian besar orang ingin menyingkirkan tenaga nuklir – yang merupakan kesimpulan kami setelah kami membahas berbagai pendapat publik yang disampaikan kepada pemerintah saat ini,” kata Menteri Ekonomi Motohisa Furukawa.

Gempa bumi dan tsunami yang melumpuhkan pembangkit listrik Fukushima dan menyebabkan serangkaian kebocoran Maret 2011 menyebabkan pembatalan rencana ditahun 2010 untuk meningkatkan pangsa tenaga nuklir dalam produksi listrik menjadi lebih dari 50 persen pada tahun 2030, yang sebelumnya telah dicapai hampir 30 persen sebelum bencana.

Bila dilihat kembali, kasus tersebut merupakan suatu hal yang biasa dalam politik dan pemerintahan baik di Jepang maupun di negeri lain. Seseorang atau sekelompok (disini saya yang saya lihat adalah parpol) yang akan maju dalam pemilu pasti memperhatikan kasus apa yang sedang hangat dimasyarakat dan kelompok tersebut akan membuat sebuah tindakan-tindakan yang mencerminkan bahwa mereka pro-rakyat.

Kasus di Fukushima pun sebenarnya tidak hanya murni akibat dari bencana alam namun juga kelalaian pada sumber daya manusia. Ketika peristiwa bencana terjadi, pemerintah dan operator enggan memberitahu publik bahwa reaktor rusak akibat gempa awal. Bahkan kurangnya rencana evakuasi menyebabkan hanya 20 persen warga Fukushima tahu mengenai kecelakaan, ketika perintah evakuasi dilakukan terhadap penduduk 3 kilometer dari zona pembangkit dikeluarkan.[1]

Masyarakat Jepang yang merupakan masyarakat dengan budaya demokrasi berbentuk subject cultures seharusnya dapat lebih menilai kembali para calon atau kandidat dalam pemilu berikutnya khususnya para calon kandidat yang pernah menjabat sebelumnya, hal ini diperlukan karena mengingat kejadian pada Fukushima.

[1] Suara Pembaruan, Bencana Nuklir di Fukushima Kesalahan Manusia (online), 6 Juli 2012, http://www.suarapembaruan.com/home/bencana-nuklir-di-fukushima-kesalahan-manusia/22070, diakses pada 16 Desember 2012.


 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DPJ Diramalkan Kalah

www.guardian.co.uk

PM Yoshihiko Noda (www.guardian.co.uk)

Pada Pemilu yang akan dilaksanakan Desember ini, DPJ diperkirakan akan kehilangan posisinya dalam pemerintahan dan digantikan rival mereka, LDP. Perkiraan ini didasarkan pada semakin menurunnya popularitas PM Yoshihiko Noda akibat kebijakan-kebijakan tidak populis yang diambilnya. Kenaikan pajak konsumsi yang diputuskan kabinetnya memicu protes dari kalangan pengusaha. Protes dari kalangan ini dapat diwadahi dengan baik oleh DPJ yang kemudian melancarkan tekanan ke pemerintah untuk segera mengadakan pemilu.

Kebijakan untuk menaikkan pajak sebenarnya adalah  opsi terakhir pemerintah untuk memenuhi tenggat jatuh tempo hutang. Kebijakan ini akan berlaku penuh pada 2015 yang membuat pajak konsumsi meningkat dua kali lipat.[1] Usulan ini mendapat dukungan di parlemen setelah terjadi beberapa transaksi politik antara kubu DPJ dan LDP.

Pada tahun 2011, jumlah hutang Jepang 220 kali lebih besar daripada Produk Domestik Brutto-nya.[2] Hutang itu kebanyakan dihimpun dari dalam negeri berupa penerbitan surat hutang. Hal ini dilakukan salah satunya untuk membiayai kredit perumahan yang digalakkan jauh sebelum DPJ berkuasa. Namun kredit itu justru menjadi masalah baru karena pembayaran dari rakyat yang sering tersendat. Besaran bunga tidak tetap yang mengikuti perkembangan ekonomi global menjadi salah satu penyebabnya.

Sebenarnya bunga yang mengikuti perkembangan ekonomi global bukan hal yang salah. Namun keadaannya yang resesi  membuat rasio bunga pembayaran cenderung naik. Akibatnya, muncul ketakutan dari pemerintah akan kekosongan kas negara dalam pos pembayaran hutang.

Resesi juga menurunkan ekspor Jepang. Padahal sektor menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengatasi permasalah ekonomi negara. Namun akibat resesi ini pasar yang menjadi target ekspor perusahaan di Jepang tidak mampu menyerap produk dari Jepang. Hal ini membuat langkah menaikkan pajak konsumsi sebagai solusi menghindari kekosongan kas. Langkah ini, menurut pemerintah, juga sekaligus cara untuk mengurangi besaran hutang nasional.

Keadaan ekonomi yang melemah juga menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Pada April 2012  jumlah pengangguran mencapai 4,6% dari angkatan kerja.[3] Padahal pada tahun-tahun sebelumnya tak pernah lebih dari 2%. Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi krisis yang terjadi belum memperlihatkan hasil yang diharapkan.

Selain kenaikan pajak, DPJ juga menghadapi tekanan terkait penanganan dampak gempa dan tsunami. Bencana yang terjadi tahun 2010 itu masih meninggalkan masalah berupa kerusakan beberapa PLTN. Kekecewaan muncul dimana PLTN yang ada ternyata belum benar-benar aman. Ledakan reaktor Fukushima Daichi dan penanganannya tidak memuaskan rakyat.

Reaksi pemerintah dianggap tidak transparan karena menutupi kejadian sebenarnya. Hal-hal mengenai bagian mana yang rusak serta penanganan yang dilakukan, setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata lebih buruk daripada berita yang dikeluarkan pemerintah. Investigasi itu juga mengungkapkan adanya proses birokrasi yang tidak parsial antara kementerian perdagangan dalam masalah energi.[4] Artinya, kementerian perdagangan mempunyai pengaruh yang besar dalam urusan pembangkit listrik. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa pembangunan pembangkit listrik lebih mengedepankan aspek bisnis daripada keselamatan.

Dari aspek politik luar negeri, hal yang paling menimbulkan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan DPJ adalah penanganan masalah klaim tumpang tindih di Laut Cina Timur. PM dan kabinetnya dianggap tidak menunjukkan ketegasan dalam konfrontasi dengan pemerintah Cina. Penunjukkan Makiko Tanaka sebagai menteri luar negeri baru dianggap sebagai sinyal untuk meredam panasnya konfrontasi. Namun langkah itu banyak mendapat kritikan karena Jepang terkesan lambat dan menurut kepada Cina.

Yoga Darmawan

11/317966/SP/24848

 


[1] Hiroko Tabuchi, Japan Sales Tax Increase Passed, on Pledge of Early Election, The New York Times, http://www.nytimes.com/2012/08/11/world/asia/japan-parliament-passes-sales-tax-increase.html?_r=0, 13 Desember 2012: 23.00.

[2] A. Gary Shilling, Japan’s Debt Sustains a Deflationary Depression, Bloomberg View, http://www.bloomberg.com/news/2012-06-04/japan-s-debt-sustains-a-deflationary-depression.html, 13 Desember 2012: 23.00.

[4] Daniel Kaufmann, Japan’s Triple Disaster: Governance and the Earthquake, Tsunami and Nuclear Crises, Brookings, http://www.brookings.edu/research/opinions/2011/03/16-japan-disaster-kaufmann, 14 Desember 2012: 14.00.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PM Yoshihiro Noda: Semakin Melemah? Efek Hutang Luar Negeri terhadap Kekuasaan

Oleh Dewanto Kironoputro
11/317867/SP/24753

Berita diambil dari http://www.tokyotimes.com/2012/tax-vote-weakens-prime-ministers-hold-power/

Masa vakumnya Ichiro Ozawa dari kegiatan politik di Democratic Party of Japan (DPJ) telah usai dan Ozawa kembali kepada perpolitikan Jepang melalui DPJ. Seiring dengan kembalinya Ozawa kepada DPJ, keadaan partai yang tengah berkuasa ini memanas. Ozawa muncul sebagai tokoh yang memimpin gerakan oposisi terhadap Perdana Menteri (PM) Yoshihiro Noda di dalam DPJ, dan berusaha menurunkannya dari kursi kekuasaannya di Democratic Party of Japan. Poin utama dari tindakan yang dilakukan Ozawa tersebut adalah keidaksetujuannya terhadap keputusan PM Noda untuk menaikkan pajak. Langkah yang digunakan Ozawa menggunakan pengikut-pengikutnya. Melalui pengaruhnya, Ozawa berhasil menarik dukungan dari 52 kader DPJ yang duduk di kursi Diet untuk bersama mengundurkan diri dan mengancam untuk membuat sebuah partai baru, apabila kebijakan untuk menggandakan pajak konsumsi benar-benar lolos dari Upper House dan dilakukan. Kedudukan PM Noda dan DPJ akan sangat terancam dalam perpolitikan Jepang. Namun, tindakan ini belum menjadi nyata dan benar-benar melemahkan PM Noda. Nyatanya, kebijakan yang diusulkan PM Noda berhasil lolos Diet sebagai Lower House yang berisikan pendukung-pendukung Ozawa. Ancaman dari Ozawa tersebut lebih mengancam integritas dan keselamatan DPJ ke depan dibandingkan mengancam posisi PM Noda sendiri. Ini disebabkan nilai yang diperjuangkan PM Noda kemudian telah berhasil dan merusak fundamental dari oposisi yang telah dilakukan Ozawa apabila pajak benar-benar dinaikkan.

Kuatnya pengaruh dari Ichiro Ozawa ini menjadi ancaman utama bagi karir Noda sebagai perdana menteri dan integritas dari DPJ itu sendiri. PM Noda sendiri adalah seseorang yang cukup berani untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Sedari awal, Noda telah dipandang sebagai seseorang yang sangat berbeda dengan perdana menteri-perdana menteri pendahulunya dari DPJ dan berani membuat sebuah gebrakan untuk memperbaiki perekonomian Jepang yang sedang dililit hutang yang bahkan lebih besar daripada nilai perekonomian Jeang itu sendiri. Ketika ia naik sebagai perdana menteri, ia bahkan berani berdiri berseberangan dengan tokoh yang sangat berpengaruh di perpolitikan Jepang seperti Ichiro Ozawa sekalipun.

Meskipun begitu, PM Noda memiliki kekuatan dengan menjadi solutif. Kubu Ichiro Ozawa belum memberikan solusi secara nyata untuk memperbaiki perekonomian Jepang. Sejak membengkaknya hutang luar negeri Jepang akibat ledakan nuklir di Fukushima dan tsunami, PM Noda sebagai perdana menteri yang telah berjalan sejak September memprioritaskan agar hutang luar negeri Jepang tidak menjadi lebih besar lagi, dan akhirnya menyebabkan krisis. Oleh karena itu, reaksi terhadap tindakan PM Noda tersebut sangat dipengaruhi oleh para pembuat hukum di Jepang yang sedang mengalami dilema di antara menjaga keuangannya sendiri dan untuk meningkatkan perekonomian Jepang. Pengaruh lainnya dengan dilema yang sama juga berasal dari masyarakat Jepang itu sendiri.

Di samping itu, PM Noda telah menyatakan berani untuk mempertaruhkan karirnya demi memperjuangkan usulannya untuk menaikkan pajak tersebut. Pernyataan PM Noda tersebut memperlihatkan usahanya menjaga identitasnya sebagai perwakilan dari sebuah partai sayap kiri dan mengakomodasi kepentingan untuk membayar hutang luar negeri. Untuk melihat upaya tersebut, perlu dipahami bahwa PM Noda lebih memilih menaikkan pajak dibanding mendorong ekspor dan investasi asing untuk memperbaiki perekonomian Jepang yang berhutang terhadap pihak luar tersebut. Dengan kata lain, PM Noda berusaha untuk mengembalikan hutang Jepang melalui cara yang kekirian.
PM Noda merupakan seorang pemimpin yang cukup fenomenal di Jepang; ia datang dengan ide yang cukup kontroversial namun dengan tujuan yang mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, ia sangat terlihat dengan usahanya yang menuai banyak kritik tersebut. Secara politis, pengaruh PM Noda di pemerintahan Jepang belum secara nyata melemah. Ancaman dari Ichiro Ozawa tidak secara nyata membahayakan posisi PM Noda, melainkan lebih teralamat kepada DPJ itu sendiri.

Sumber:

  1. The Tokyo Times, ‘Tax vote weakens Prime Minister’s hold on Power’, diakses dari http://www.tokyotimes.com/2012/tax-vote-weakens-prime-ministers-hold-power/ pada 10 Desember 2012.
  2. Hiroko Tabuchi, The New York Times, 26 April 2012, ‘Japan Power Broker Acquitted in Scandal’, diakses dari http://www.nytimes.com/2012/04/26/world/asia/ichiro-ozawa-is-acquitted-in-campaign-fund-raising-scandal-in-japan.html?_r=2& pada 10 Desember 2012.
  3. Sheila A. Smith, Council of Foreign Relations, 26 Juni 2012, ‘Prime Minister Noda’s Divided Party’, diakses dari http://blogs.cfr.org/asia/2012/06/26/prime-minister-nodas-divided-party/ pada 10 Desember 2012.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

KANDIDAT PM JEPANG DIGUNCANG PESAINGNYA

GIETA NOVIA M.S           

11/317905/SP/24788

            Calon terkuat Perdana Menteri Jepang mendatang, Shinzo Abe dari Partai Demokratik Liberal (LDP), mulai diguncang lawan politiknya lewat pers. Majalah mingguan Shukan Post edisi 26 oktober 2012 yang terbit Rabu (17/10/2012), menampilkan berita dan foto pada tahun 2008 antara Abe dengan Icchu Nagamoto, seorang anggota sindikat kejahatan terbesar Jepang, Yamaguchi Gum. Yakuza adalah sebutan untuk sindikat organisasi kejahatan Jepang dan Yamaguchi Gum termasuk di antaranya. Abe sendiri menolak keras keterlibatannya dengan sindikat kejahatan tersebut yang berfoto bersama Mike Huckabee saat itu.   

            Abe sendiri mengatakan ia bertemu pria itu hanya sekali, ketika foto itu diambil, dan menekankan ia tidak melihat ataupun berhubungan dengan dia sejak saat itu. Foto itu diambil saat Abe dikunjungi oleh Mike Huckabee yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Gubernur Arkansas. Abe menjelaskan bahwa ia mengira bahwa orang tersebut adalah salah satu dari lima atau enam orang yang menemani Huckabee. Pihak LDP sendiri secara resmi juga telah mengomentari menolak keterlibatan Abe dengan orang tersebut karena ketemu hanya saat itu saja dan sama sekali tidak ada hubungan setelah pertemuan itu. Foto itu saat ini dibingkai di sebuah rumah di daerah Setagaya, Tokyo. Menurut kantor Abe, kedatangannya ke kantor Gubernur Arkansas itu direncanakan oleh pendukung gubernur itu di sana.

            Sedangkan kedatangan  Nagamoto  di sana sama sekali tidak diketahui untuk keterkaitan apa dengan sang Gubernur dan sampai di mana hubungannya dengan sang Gubernur. Icchu Nagamoto sendiri adalah seorang broker keuangan yang ditahan di awal tahun ini karena dianggap telah melanggar undang-undang peminjaman uang (perkreditan). Nagamoto  memiliki perusahaan konsultasi dengan nama Shinsho yang terkait erat dengan kelompok sindikat kejahatan tersebut khususnya di bidang peminjaman uang bagi yang membutuhkan. Dia ditahan Maret lalu karena memalsukan pola kenaikan modal usaha konstruksi skala menengah bernama  Inoue Kogyo.

            Mulai tahun ini sudah diterapkan undang undang baru untuk semakin memperketat gerak Yakuza, sindikat organisasi kejahatan  di Jepang. Apabila terbukti seseorang menjadi teman dari seorang Yakuza maka orang itu, meskipun bukan Yakuza, akan semakin dipersulit kehidupannya. Rekening bank akan ditutup, penyewaan rumah di berbagai tempat tidak akan bisa dilakukan, geraknya akan terus diamati piha kepolisian Jepang. Apalagi politisi besar Abe yang Ketua LDP saat ini, selain upaya menggoyang dia dengan undang-undang anti Yakuza yang baru itu, Abe juga memiliki kesempatan besar serta dukungan terbesar saat ini di Jepang untuk menjadi PM Jepang terbaru setelah Yoshihiko Noda saat ini yang semakin terpuruk popularitasnya karena banyak kebohongan dibuatnya kepada masyarakat Jepang.

            Dimuatnya berita mengenai indikasi keterlibatan Abe dengan Yakuza dapat dipandang sebagai suatu langkah politik yang dilakukan oleh lawan politik Abe untuk menjatuhkan citranya di mata masyarakat Jepang. Sebab di Jepang saat ini popularitas LDP tengah kembali menanjak, yang disebabkan oleh rasa kekecewaan masyarakat terhadap Partai Demokratik Jepang (DPJ) karena kebijakan yang dihasilkan tidak pro-rakyat dan juga janji-janji selama masa kampanye yang tidak terpenuhi, salah satu kebijakan yang banyak ditentang oleh rakyat adalah kebijakan untuk menaikan pajak yang dilakukan oleh perdana menteri Yoshihiko Noda. Itulah dunia politik Jepang yang penuh dengan upaya-upaya untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan berbagai cara yang salah satunya adalah melalui media massa dengan memunculkan foto diri Abe bersama anggota Yakuza.

Sumber :

Bangka Pos, ‘Kandidat PM Jepang Diguncang Pesaingnya’, 17 Oktober 2012 diakses dari <http://bangka.tribunnews.com/2012/10/17/kandidat-pm-jepang-diguncang-pesaingnya&gt; pada 10 Desember 2012

Richard Susilo, ‘Calon Perdana Menteri Jepang Terlibat Yakuza’, 17 Oktober 2012 diakses dari <http://m.tribunnews.com/2012/10/17/calon-perdana-menteri-jepang-shinzo-abe-terlibat-yakuza&gt; pada 10 Desember 2012

The Japan Times Online, ‘Abe Denies Yakuza Link’, 17 October 2012, diakses dari  <http://www.japantimes.co.jp/text/nn20121017a7.html&gt; pada 10 Desember 2012

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pengajuan Revisi Protocol Kyoto 2020 Oleh Jepang

ALICE BESTY KURNIA – 11 / 317855 / SP / 24742

Kerusakan lingkungan kini menjadi problematika yang menjadi major issue dalam kajian dunia Internasional. Pergeseran permasalahan environment menjadi major issue disebabkan oleh besarnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat dunia dari kerusakan lingkungan yang semakin besar. Kerusakan lingkungan dunia tidak hanya akan  berdampak pada kesehatan masyarakat melainkan juga memberikan dampak yang besar permasalahan dunia , seperti pembangunan negara, kemiskinan dan kesejahteraan hingga bagi kelancaran hubungan antar negara.[1] Hal ini lah yang melandasai sebagian besar negara yang termasuk dalam Negara perativikasi protocol Kyoto menginginkan adanya perpanjangan dari implementasi protocol Kyoto hingga tahun 2020.[2] Namun perundingan mengenai perpanjangan protocol Kyoto di Qatar masih dalam berada pada keadaan deadlock pasalnya dalam konvrensi kali beberapa negara mulai menunjukkan adanya sikap kontra dalam pembentukan perundingan pasal di dalam Protocol Kyoto , seperti Jepang yang menginginkan adanye revisi pada pasal pengurangan gas emisi.

Jepang merupakan negara yang mengupayakan adanya revisi pada pasal karbon dan industri. Revisi yang diinginkan Jepang atas pengurangan 25% emisi gas berkaitan dengan kemampuan Jepang atas pemenuhan listrik melemah karena kerusakan pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Jepang (PLTN) pada tahun 2011.[3] Jepang dengan kemampuan industriliasi terbesar ketiga di dunia terpaksa menggunakan bahan bakar fosil untuk mencukupi pasokan listrik sebagai pengganti atas PLTN di Jepang. Hal ini seolah menjadi urgenitas tersendiri bagi Jepang mengingat pertumbuhan ekonomi Jepang hanya mencapai 0,3% pada kuartal kedua tahun 2012.[4] Pertumbuhan ekonomi Jepang yang mulai melemah ini disebabkan oleh adanya penurunan tingkat eksport yang notabene menjadi tumpuan ekonomi negara Jepang, sehingga pemerintah Jepang terpaksa mencoba untuk menstimulasi produksi industri dengan tetap menyediakan pasokan listrik dengan menggunakan bahan bakar fosil.

Penggantian pasokan listrik dari pembangkit listrik terbesar ke-3 di Jepang PLTN Fukushima dengan bahan bakar fosil inilah yang menjadi dilematisasi bagi pemerintah Jepang pada saat ini. Pertimbangan dalam penguatan sektor ekonomi melalui industrilasi Jepang ternyata menyebabkan kenaikan gas emisi di Jepang hingga 4,4% dari tahun 2011 sehingga Jepang terkesan belum mampu dalam pengurangan 25% emisi gas, Jepang hanya menyanggupi pada pengurangan 6% emisi gas seperti yang telah ditetapkan pada Protocol Kyoto sebelumnya.[5] Oleh karena itu dalam pertemuan ekstensi Protocol Kyoto Jepang , Nagahama mengaku akan mengambil bagian dalam negosiasi yang digelar sejak Senin. Ia akan berupaya meraih sebanyak-banyaknya dukungan untuk kerja sama bilateral pengurangan emisi yang digawangi Jepang.[6]

Melihat permasalahan Jepang dalam penjelasan di atas, proyeksi perilaku Jepang dalam ekstensi Protocol Kyoto dapat digolongkan sebagai tindakan yang telah diputuskan dengan menggunakan rational choice. Perekonomian Jepang yang selama ini selalu mengalami kenaikan pada garis kurva GDP setiap tahunnya  mulai terlihat melemah dan menurun di tahun 2012 perlu mendapatkan focus utama oleh pemerintah Jepang. Pengajuan revisi atas pengurangan nominal pengurangan emisi karbon merupakan langkah rasional Jepang karena Jepang masih menunjukkan rasa kepedulian terhadap lingkungan karena dapat mengurangi emisi gas sebesar 6% meskipun disisi lain membutuhkan pasokan listrik untuk keperluan industri  dari bahan bakar fosil.


[1] Ir. Arief Yuwono, MA, Program Aksi Rehabilitasi Pantai Entaskan Masyarakat Setempat ( RANTAI EMAS ) , Kementrian Lingkungan Hidup Republika Indonesia ( Online ), 27 Juni 2008 http://www.menlh.go.id/program-aksi-rehabilitasi-pantai-entaskan-masyarakat-setempat-rantai-emas/ diakses pada 17 Oktober 2012

[2] Protokol Kyoto diperpanjang sampai 2020, BBC Indonesia ( online ), http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121208_kyotoprotocol.shtml diakses pada 9 Desember 2012.

[3] Agence France-Presse, Japan eyes reduced emission cut target, The Raw Story (online), 5 Desember 2012, http://www.rawstory.com/rs/2012/12/05/japan-eyes-reduced-emission-cut-target/ diakses oada 9 Desember 2012.

[4] Egidius Patnistik. Jepang Kian tertekan Krisis, Kompas.com (online), 14 Agustus 2012, http://internasional.kompas.com/read/2012/08/14/06425581/Jepang.Kian.Tertekan.Krisis diakses pada 9 Desember 2012.

[5] Mari Iwata, Jepang-Indonesia sepakati Emisi Karbon, The Wall Street Journal (online), 27 November 2012, http://indo.wsj.com/posts/2012/11/27/jepang-indonesia-sepakati-emisi-karbon/ diakses pada 9 Desember 2012.

[6] Ibid.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rizca Hikmah Hijria

11/317901/SP/24784

Pemilu Jepang 2012, LDP atau DPJ?

            Dunia politik Jepang dikabarkan akan mengalami masa transisinya akhir tahun ini. Pasalnya, pemilu akan diadakan pada tanggal 16 Desember 2012 yang akan datang. Partai Demokratik Jepang (DPJ) serta Partai Demokratik Liberal (LDP) menjadi dua partai yang dinilai memiliki kekuatan. Jalannya pemilu 2012 ini banyak dinantikan oleh baik masyarakat  Jepang itu sendiri maupun masyarakat internasional. Mengapa? Pada dasarnya, kondisi politik di Jepang saat ini sedang tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh banyak terjadinya kasus politik di Jepang. Salah satu contohnya adalah, terjadinya stagnansi ekonomi serta meningkatnya tingkat hutang pemerintah yang diakibatkan oleh sengketa perebutan pulau Senkaku dengan Cina.[1] Lebih jauh lagi, dengan alasan kegagalan dalam mengatasi stagnansi ekonomi, Perdana Menteri Noda membubarkan parlemennya jelang pemilu. Dengan berbagai konflik yang terdapat didalamnya, pemilu tahun ini di Jepang menjadi sorotan dari banyak mata.

            Pada pemilu tahun ini, partai demokratik liberal (LDP) disebut-sebut akan kembali meraih kejayaan mereka seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dominasi kuat partai ini sebenarnya telah terjadi sejak lama, namun dominasinya dipatahkan oleh partai demokratik jepang (DPJ) yang menang pada pemilu tahun 2009. Prediksi berjaya kembalinya LDP ini didukung dengan fakta dari polling yang dilakukan oleh koran Yomiuri Shimbun yang menunjukkan 25 persen pemilih Jepang cenderung memilih LDP. Perolehan LDP ini lebih baik dibandingkan dengan dukungan terhadap DPJ yang hanya mendapatkan 10 persen dukungan.[2] Sebenarnya, terdapat beberapa alasan yang membuat bergantinya tingkat kejayaan DPJ ke kejayaan LDP. Alasan utamanya adalah tentang hilangnya rasa kepercayaan serta timbulnya kekecewaan masyarakat Jepang terhadap pemerintahan DPJ. Pada masa pemerintahannya, Partai Demokratik Jepang ini dinilai public banyak melakukan kesalahan-kesalahan sehingga membuat masyarakatnya kecewa. Seperti yang telah disebutkan diatas, salah satu masalah yang paling besar yang dihadapi DPJ pada masa pemerintahannya adalah mengenai stagtansi ekonomi yang tidak dapat diselesaikan. Selain itu, kecaman juga banyak dirasakan oleh perdana menteri dari DPJ, yaitu Noda karena dinilai blunder atau salah salam mengambil kebijakan, misalnya saja kebijakan tentang penaikkan pajak penjualan dua kali lipat.[3]

            Hal ini kemudian menjadi menarik, dimana Jepang akan mengalami masa transisi politiknya dengan kembali berjayanya partai demokratik liberal. Partai ini mendapat simpati lebih dari masyarakat karena menunjukkan pendesakkan secara agresif langkah-langkah untuk mengatasi deflasi yang terjadi.[4] Fakta ini kemudian semakin mendukung prediksi kebanyakan orang mengenai kembali berjayanya LDP di Jepang pada tahun ini. Terlepas dari siapa yang akan mendominasi serta mendapatkan kekuasaan di pemilu parlemen tahun 2012 ini, beberapa pengamat menilai bahwa jepang setidaknya masih akan mengalami ketidakstabilan politik minimal hingga tahun depan. Hal ini memang logis mengingat masalah stagnansi ekonomi bukan merupakan suatu masalah kecil yang mudah dihadapi. Dibutuhkan startegi-strategi khusus dalam mengembalikan kondisi ekonomi serta politik jepang ke kondisi yang stabil.

“Apapun hasil pemilu nanti politik di Jepang akan tetap tidak stabil setidaknya sampai tahun depan. Saat ini kita berada dalam masa transisi, ketidakjelasan yang terjadi saat ini adalah hal yang wajar dalam masa transisi,” ujar pimpinan DPJ Motohisa Furukawa, seperti dikutip Reuters, Senin (19/11/2012).[5]

 
Aside | Posted on by | Leave a comment